KADER PEMBANGUNAN MANUSIA DI DESA SEBAGAI GARDA TERDEPAN PENURUNAN STUNTING

0
35

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah salah satu Lokus Pelaksanaan Stunting sejak tahun 2019 dan pemebentukan Kader Pembangunan Manusia KPM adalah salah satu syarat pelaksanaan penanganan stunting. Rapat pembahasan terkait pembentukan KPM di Desa dan Kelurahan dilaksanakan di Ruang Rapat Bappeda Jumat 17/7/2020, rapat dilaksanakan mengikuti protokol Covid-19.

Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai anggaran untuk insentif KPM di Kelurahan, mengingat di Kelurahan tidak ada pos penganggarannya lain halnya dengan di Desa yang memang disediakan dari Dana Desa. Tim Teknis penanganan Stunting Kabupaten nantinya akan mempertanyakan ke Dinas Pengelola Keuangan Daerah perihal penganggarannya untuk Tahun 2021.

Tugas Kader Pembangunan Manusia di Desa dan Kelurahan antara lain :

 

  • Melakukan Fasilitasi masyarakat Desa dan Kelurahan dalam proses atau diagnosa berbagai penyebab isu stunting, identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan, intervensi yang diperlukan melalui pemetaan sosial yang terintegrasi dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD);
  • Melakukan Fasilitasi dan advokasi peningkatan belanja APBDes untuk kegiatan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan upaya penanganan dan pencegahan stunting;
  • Melakukan Koordinasi dengan petugas lapangan dari sektor kesehatan dan pendidikan seperti sanitarian nutrisionis dari Puskesmas, bidan desa, Kader Posyandu, Pengelola atau pendidik PAUD , dan Aparat Desa dan Kelurahan untuk meningkatkan jangkauan dan dapat memudahkan akses dalam pemberian 5 paket layanan penanganan stunting yang meliputi Integrasi Konseling Gizi, Pelayanan KIA, Perlindungan Sosial, Air Bersih dan Sanitasi, dan Pendidikan Anak Usia Dini.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here