Pemaparan Hasil Pelaksanaan STANDARISASI DATA & INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK

0
89

Berikut point point rekomendasi Hasil Pelaksanaan STANDARISASI DATA & INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK oleh tim konsultan tanggal 24 Juli 2019

1.Mendesak untuk menindaklanjuti inisiasi langkah-langkah pembentukan kelembagaan “sebagai simpul jaringan”  dan mempercepat pembentukan kelembagaan daerah yang bertugas mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi geospasial yang akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati

2.Tujuan dari pembentukan kelembagaan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Pangkajene Kepulauan ini adalah untuk mengkoordinasikan di antara lintas pelaku pengelola data dan informasi geospasial pada masing-masing bidangnya

3.Menindaklanjuti capaian dari berbagai langkah ini, akan dikoordinasikan melalui Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pangkep,  bekerjasama dengan institusi/Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/dinas/badan/kantor yang mewakili masing-masing kepentingan pembangunan sektor di Kabupaten Pangkep.’

4.Untuk menjalankan fungsi koordinasi pengelolaan data dan informasi geospasial Kabupaten Pangkep, maka langkah yang dapat ditempuh adalah mengoptimalkan fungsi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang selama ini telah berjalan dalam hal koordinasi, keterpaduan dan verifikasi data dan informasi dalam lingkup pemerintah Kabupaten Pangkep yang dijalankan oleh Dinas Statistik Kabupaten Pangkep, yang telah memiliki POKJA Penyedia Data yang berpengalaman dalam mengumpulkan, menyediakan, memperbaharui dan memverifikasi data dan informasi statistik di Kabupaten Pangkep.

5. Selain itu guna membantu memperbaiki ketersediaan data dan informasi yang berkualitas, akurat, aktual  serta terjangkau, maka diperlukan adanya staf khusus yang bertugas menangani penyediaan,  verifikasi, pembaharuan, pertukaran, penyebarluasan data dan informasi geospasial di masing-masing organisasi perangkat daerah yang menjadi anggota simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Pangkep ini. Staf ini sebaiknya sumberdaya yang memiliki minat, keahlian dan keterampilan dalam hal teknologi dan sistem informasi yang perlu ditugaskan secara khusus melalui peraturan Bupati untuk mengawal pengelolaan data dan informasi geospasial di Pangkep secara berkelanjutan.  Komitmen pimpinan daerah sangat dibutuhkan dalam memastikan keberlanjutan penugasan staf, dalam artian sedapat mungkin staf ini tidak mengalami mutasi atau pindah penugasan di masing-masing organisasinya, agar dapat maksimal menjalankan tugasnya terkait pengelolaan data dan informasi geospasial ini dengan baik.

6. Upaya pengelolaan data dan informasi geospasial di Kabupaten Pangkep sangat membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama dalam hal peningkatan wawasan, pengetahuan dan keterampilan mengelola data dan informasi bagi para staf yang akan bertugas menjalankan tugas ini.

7. Diperlukan penambahan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan data dan informasi geospasial berupa server database, perangkat komputer, hardware dan software, dan ruang data yang memadai. Untuk itu perlu direncanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

8. Mendorong agar pimpinan daerah dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan agar memprioritaskan kebijakan dan penganggaran serta peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mengelola data dan informasi geospasial di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

  1. Guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan data dan informasi geospasial maka perlu diadakan kerjasama antar lembaga melalui MoU antara Pemerintah Kabupaten Pangkep dengan Universitas Hasanuddin khususnya PPIG (Pusat Pengembangan Informasi Geospasial).
pemaparan oleh tim dari konsultan bapak Andi Muhammad Ibrahim Moetasim,S.T,M.Si
  1. Berbagai langkah tindak lanjut dari pembentukan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Pangkep, akan mendorong, mendampingi, memperkuat dan membina 5 pilar yaitu :  (i)Kebijakan ; (ii)Kelembagaan ; (iii)Teknologi ; (iv)Standarisasi ; (v)Sumber Daya Manusia.
  2. Dalam rangka mengantisipasi masalah-masalah terkait keberadaan data geospasial pada lingkungan organisasi perangkat daerah Kabupaten Pangkep, perlu dilakukan penyusunan tentang tata kelola data termasuk didalamnya mekanisme penyimpanan data sehingga kendala “orang yang memegang data tidak berada di kantor” tidak terjadi lagi.
  3. Sekaitan dengan rekomendasi nomor 11, perlunya suatu geoportal yang juga merupakan bagian dari Kebijakan Satu Peta adalah salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan keberadaan data.

bu OY

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here