Rapat Koordinasi Pemanfaatan Ruang Daerah

0
24

Pangkajene 18 Desember 2019

 

bertempat di ruang rapat bappeda pangkep Rapat koordinasi pemanfaatan ruang daerah yang sedianya di buka oleh wakil Bupati Pangkep H.Syahban Sammana,SH diwakilkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Pangkep DR.Abd Gaffar,ST,MS.i

Rapat koordinasi pemanfaatan ruang daerah dihadiri 8 OPD dan satu dari Kecamatan Pangkajene menghasilkan banyak poin-poin masukan terkait koordinasi pemanfaatan ruang daerah

adapun beberapa poin pemaparan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Pangkep sebagai berikut :

 

Kasus2 perencanaan,pemanfaatan dan pengendalian ruang di Kabupaten Pangkep

—Sejumlah investor membeli lahan dan mengurus perizinan di kawasan yang bukan peruntukannya : Nikel di Mandalle, Peternakan di Marang, Tanah Liat di Tondong Tallasa

—Masih banyaknya lahan di kawasan lindung kehutanan yang bersertifikat

—Pembebasan lahan kereta api di kawasan kehutanan ternyata banyak bersertifikat

—Belum ada data base berbasis spasial yang dijadikan rujukan dalam perijinan penggunaan ruang

—Belum adanya kemudahan mendapatkan informasi potensi investasi

—Belum adanya dokumen rencana penggunaan ruang yang terintegrasi antar sektor dan di wilayah

—Belum ada pelibatan Bappeda dalam proses perijinan pemanfaatan ruang.

 

PELAKSANAAN PENATAAN RUANG

  • UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN PENATAAN RUANG sebagaimana amanat uu nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang di provinsi dan kabupaten/kota dibentuk tim koordinasi penataan ruang daerah (tkprd) yang mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/walikota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah;
  • Penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan;
  • Integrasi kepentingan dilakukan melalui koordinasi antar perangkat daerah dan antar tingkat pemerintahan dilakukan oleh tkprd.

 

TAHAP PEMANFAATAN RUANG

Pasal 93, PP Nomor 15 Tahun 2010

Pelaksanaan pemanfaatan ruang diselenggarakan untuk:

a.mewujudkan struktur ruang dan pola ruang yang direncanakan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat secara berkualitas; dan

b.mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan dilaksanakan secara terpadu.

Pasal 94,  PP Nomor 15 Tahun 2010

(1)  Pelaksanaan pemanfaatan ruang merupakan pelaksanaan pembangunan sektoral dan pengembangan wilayah, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah maupun oleh masyarakat, harus mengacu pada rencana tata ruang.

(2)  Pelaksanaan pemanfaatan ruang dilakukan melalui:

a.penyusunan dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang;

b.pembiayaan program pemanfaatan ruang; dan

c.pelaksanaan program pemanfaatan ruang.

 

PENUTUP

  1. RTR HARUS DIOPTIMALKAN PERAN DAN FUNGSINYA SEBAGAI ACUAN PEMBANGUNAN  RTR MERUPAKAN ACUAN PEMBANGUNAN BAGI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH PADA TIAP TINGKATAN PEMERINTAHAN MELALUI UPAYA SINKRONISASI DAN INTEGRASI RTR DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN;
  2. SINKRONISASI DAN INTEGRASI RTR KEDALAM RPJMDK/K DIHARAPKAN DAPAT MENGATASI KONFLIK PEMANFAATAN RUANG MELALUI OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI TKPRD;
  3. PERLU SEGERA ADANYA APLIKASI YG MEMUDAHKAN DIAKSES RTR PANGKEP BY ON LINE
  4. PEMBERDAYAAN PERAN DAN FUNGSI TKPRD MEMBUTUHKAN UPAYA DAN KERJA BERSAMA DENGAN PENGUATAN PERAN PERANGKAT DAERAH PENATAAN RUANG (DINAS TATA RUANG) YANG DIDUKUNG OLEH PERANGKAT DAERAH LAINNYA (BAPPEDA  PERENCANAAN; PD PENGGUNA RUANG KOORDINASI; DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PERIZINAN; SATPOL PENGENDALIAN).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here